Ketika Ketua PTA Bengkulu, Pak Wildan Suyuthi, membacakan rumusan hasil Komisi II, Komisi Lingkungan Peradilan Agama, pada Rapat Pleno Terakhir Rakernas Mahkamah Agung,  bulan September 2011 di Jakarta, nampak ada nuansa lain yang berbeda dari komisi lainnya.

Nuansa lain itu terlihat pada lebih besarnya porsi rumusan yang berkaitan dengan bidang non yudisial, bila dibandingkan dengan bidang yang sama pada rumusan komisi lainnya. Walaupun tidak lebih besar dari porsi bidang yudisial, porsi bidang non yudisial cukup signifikan.

Lebih-lebih, Pak Wildan dalam laporannya itu menyebutkan adanya Program Penganugerahan Penghargaan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Peradilan Agama. Nampaknya, supaya menarik perhatian, Jurubicara yang fasikh itu menyebutkan judul program dimaksud dengan menggunakan Bahasa Inggris, yaitu: “Religious Court Reform Awards”. Dalam rumusan  itu juga dirinci “award-award” yang akan diberikan, yaitu di bidang penanganan perkara, pengelolaan website, pelayanan meja informasi & pelayanan publik, penerapan SIADPA, pelayanan ‘Justice for the Poor’, dan pengelolaan SIMPEG.

Sumber : kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebuah media online, Direktori Putusan Mahkamah Agung disebut-sebut sebagai pemegang rekor dunia dalam jumlah putusan yang terpublikasikan di website. Predikat ini dilekatkan karena Direktori Putusan sepanjang tahun 2011 berhasil mengunggah 122.676 putusan. Hal serupa juga pernah dinyatakan oleh koran berbahasa Inggris pada awal tahun 2011. Lalu bagaimana di tahun 2012?.

Menurut Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, hingga  23 April 2012 putusan yang dipublikasikan  berjumlah 58.289 putusan. “Ini berarti rata-rata 14.572 putusan diupload tiap bulannya”, ungkap  Asep Nursobah . Jumlah  rata-rata putusan yang terpublikasikan tiap bulan tersebut menurut Asep Nursobah meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. “Tahun 2011,  10.233 putusan terpublikasikan tiap bulannya”, Ia menjelaskan.

Dikatakan Asep Nursobah, jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan tingkat partisipasi pengadilan yang terus bertambah. “Partisipasi pengadilan untuk mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan baru  kurang lebih 60%, kami akan terus mendorong 40 % sisanya”, pungkas Asep Nursobah.