Halaman Utama
Portal Informasi Dan Media Online

Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

.: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN :.
Advertisement
MELAYANI BUKAN DILAYANI
Ditulis Oleh Ahmad Bahri   
Tuesday, 09 December 2014

www.mahkamahagung.go.id

Palembang - Humas : Bersama-sama membangun Pengadilan yang unggul (Court Excellence) akan jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri. "Kepemimpinan dan manajemen Pengadilan yang baik, kebijakan-kebijakan Pengadilan, SDM serta sarana prasarana yang memadai merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan di Pengadilan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan",ungkap Ketua MA.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga, serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya. "Untuk itu para hakim jangan mudah terbujuk oleh hal-hal yang mengganggu independensi seorang hakim, kita harus melayani bukan dilayani oleh masyarakat, lanjut Ketua MA. Kedepannya Mahkamah Agung akan lebih memprioritaskan penanganan perkara, keterbukaan informasi, pengawasan dan akan lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan. "Bagi para panitera di seluruh Indonesia untuk lebih mempercepat proses pengiriman relas maupun berkas perkara, jangan adalagi tunggakan - tunggakan yang masih ada di Pengadilan", himbau Ketua MA.

Selengkapnya...
 
Ketika Mantan Dirjen Badilag Minta Maaf
Ditulis Oleh Ahmad Bahri   
Wednesday, 03 December 2014

Tapak Tuan l Badilag.net

Mantan Dirjen Badilag Wahyu Widiana meminta maaf kepada para pejabat, hakim dan pegawai Mahkamah Syar’iyah (MS) Tapak Tuan.

“Saya mohon maaf, selama tujuh tahun jadi Dirjen dan lima tahun jadi Direktur Pembinaan Peradilan Agama, saya belum pernah ke sini,” kata Wahyu Widiana, di ruang pertemuan MS Tapak Tuan, Senin (1/12/2014).

Bersama dengan Sekditjen Badilag H. Tukiran, S.H, M.M., ia ke MS Tapak Tuan dalam kapasitas sebagai penasehat senior Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

MS Tapaktuan adalah salah satu satker di bawah MS Aceh. Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.

Terletak di pesisir, diperlukan waktu sekitar 9 jam dari Banda Aceh dengan rute berkelok-kelok untuk menuju Tapak Tuan. Karena lokasinya yang begitu jauh, MS ini hampir tidak pernah dikunjungi oleh pejabat dari pusat.

Selengkapnya...
 
KMA : SETIAP PENGADILAN HARUS MEMPUNYAI MEJA INFORMASI
Ditulis Oleh Ahmad Bahri   
Thursday, 20 November 2014
 
Bukittinggi – Humas : Undang – Undang NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan visi Mahkamah Agung yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,

 

oleh karena itu setiap pengadilan harus mempunyai meja informasi (desk info) dan wajib memberikan informasi kepada publik, demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial dengan para ketua, wakil ketua, hakim, panitera / sekretarisi pengadilan tingkat banding dan pertama pada empat lingkungan peradilan se-wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu, Senin (17/11/2014) bertempat di aula Bung Hatta Bukittinggi.

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 20 November 2014 )
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 3 dari 121

Berita Terbaru
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut anda tentang website kami?
 
Slide Pegawai
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini592
Kemarin646
Minggu Ini3590
Bulan Ini14224
Semua742580

(C) Fliesenstadt
PELAPORAN
LINK PERKARA
LINK PERADILAN
LINK DATA