Dasar Hukum PA Pamekasan
Ditulis Oleh Ahmad Bahri   
Wednesday, 04 June 2008

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan dibentuk berdasarkan:

  • Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.
  • Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
  • Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
  • Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
  • Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
  • Keputusan Menteri Agama No.303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
  • Keputusan Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
  • Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
Pemutakhiran Terakhir ( Friday, 03 December 2010 )